Kesejahteraan Buruh Tanggung Jawab Siapa?

KESEJAHTERAAN BURUH TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Emir Ramadhan

1113046000071

                Memperingati hari buruh internasional tanggal 1 Mei 2015 kemarin, banyak buruh di Indonesia yang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan mereka saat ini. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa banyak buruh terutama, di kota-kota besar yang kurang kesejahteraan hidupnya. Banyaknya buruh yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat dijadikan sebuah refleksi terhadap apa yang mereka suarakan tempo hari.

                Buruh-buruh menuntut banyak hal, diantaranya, mereka meminta kenaikan Upah Minimum Regional, penghapusan sistem kerja outsourcing, meminta pengurangan jam kerja, serta turut memperhatikan kesejahteraan mereka. Sungguh permintaan yang sederhana namun dapat memberatkan para pengusaha di sisi lain.

                Pemerintah yang berperan sebagai regulator dapat memberikan intervensi dengan cara membuat peraturan mengenai kenaikan UMR dan pengurangan jam kerja. Namun, di lain pihak banyak pengusaha yang keberatan dengan peraturan ini nantinya. Kenaikan UMR akan berdampak pada kenaikan biaya produksi yang nantinya akan berefek pada kenaikan harga jual barang tersebut. Jika terjadi  secara massal dan serentak akan mengakibatkan kenaikan harga barang, yang ditambah dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak yang sudah berdampak pada kenaikan harga barang. Kenaikan harga tersebut akan memberikan efek domino kepada barang- barang lainnya yang nantinya dirasakan kembali oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk buruh itu sendiri. Maka kenaikan UMR tidak menjadi solusi yang dapat memecahkan masalah kesejahteraan buruh secara optimal. Jika UMR suatu daerah dinaikkan, kemungkinan pengusaha untuk gulung tikar semakin besar karena harga produk tidak dapat bersaing dengan pasar. Jika sudah begini, buruh kembali terkena imbasnya, akan banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja seiring dengan banyak pengusaha yang gulung tikar.

                Buruh menjadi terkatung-katung ditengah ketidakpastian keadaan yang mendera mereka, mereka bagai ikan-ikan kecil yang mudah terbawa ombak besar jika air pasang. ketidakberdayaan mereka semakin bertambah mengingat biaya hidup yang terus meningkat walaupun upah mereka tak kunjung meningkat. Pihak-pihak terkait seolah setengah peduli dengan kesejahteraan mereka. Harus ada pihak penggerak dan pencetus dan pembela kesejahteraan mereka.

                Pihak-pihak yang terkait harus mulai berkerja keras dan mencarikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak. Kualitas buruh harus ditingkatkan dengan cara pendidikan yang layak dan mumpuni. Harga-harga bahan pokok yang dianggap menjadi prioritas utama dan menjadi standar kelayakn hidup masyarakat termasuk kaum buruh pun harus disesuaikan dengan berbagai cara dan inovasi agar mencapai harga yang setara dengan daya beli mereka. kebijakan pemerintah harus cenderung pro rakyat seperti yang dijanjikan oleh pemerintah di atas sana saat kampanye dihadapan kaum buruh.

                Pelunasan janji-janji, pemberian solusi, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya menjadi bukti bahwa pekerjaan rumah pemerintah dan melihat kondisi dan situasi saat ini pemerintah harus cepat berbenah dan memecahkan masalah yang pelik terkait dengan kaum buruh. Karena buruh adalah warga negara Indonesia, yang juga merupakan tanggung jawab pemerintah.